Connect with us

DETIKOTO

Perhimpunan Distributor Impor Oli Kembali Suarakan Tolak Pemberlakuan SNI

Jakarta – Perhimpunan Distributor Importir dan Produsen Pelumas Indonesia (PERDIPPI), secara tegas menolak wacana pemberlakuan SNI pada pelumas. Aturan untuk menerapkan SNI pada pelumas tengah diajukan Kementerian Perindustrian ke World Trade Organization (WTO). Aduh apa alasannya nih?

Karena murut PERDIPPI, keputusan ini tidak menjamin perlindungan konsumen. Serta dinilai ini hanya menguntungkan beberapa pihak saja dan menimbulkan persaingan tidak sehat yang berujung bisa merugikan ekonomi sosial.

“Kepentingan konsumen adalah bagaimana mendapatkan pelumas yang tepat sesuai kebutuhan peralatannya dan dengan mutu yang juga sesuai dengan persyaratan produsen peralatan itu. Selain itu mendapatkan harga yang wajar dan mudah memperolehnya kapan pun diperlukan,” tutur selaku Ketua Umum PERDIPPI, Paul Toar.

PERDIPPI mengatakan telah mengamati wacana ini, bahwa ini tidak lain sebagai upaya untuk menghambat produk pelumas impor terhadap produsen dalam negeri. Hal itu didasari sikap mental peninggalan masa monopoli pemasokan pelumas yang berlangsung 1983 – 2001 lalu.

Padahal, jika distribusi produk pelumas di pasaran tidak berjalan dengan baik dan lancar maka yang akan terjadi adalah munculnya harga yang tinggi. Maklum, biaya uji kerja minyak lumas motor bakar berkisar US$1 Juta per SKU, meski lembaga pelaksana sertifikasi menyatakan biaya sertifikasi SNI di Indonesia berkisar Rp 500 juta per SKU.

Jika setiap perusahaan pelumas mempunyai 40 jenis pelumas yang kena SNI Wajib maka biaya yang perlu ditanggung sekitar Rp 20.000.000.000/4 tahun. Tentu ini akan mengurangi daya saing perusahaan kecil dan menengah, karena biaya itu pasti masuk harga dan dibebankan kepada konsumen.

“Artinya, akan terjadi persaingan yang tidak sehat,” kata Paul Toar.

PERDIPPI juga menilai wacana ini melanggar perundang-undangan yang ada. Yakni undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Bahkan melanggar melanggar peraturan dan perundang-undangan lainnya.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas dan turunannya yakni Keppres Nomor 21 Tahun 2001, serta Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Keuangan, serta Menteri Perindustrian dan Perdagangan, wewenang pengaturan soal mutu turunan minyak bumi seperti bahan bakar minyak dan pelumas berada di Kementerian ESDM.

Sedangkan, sejak 20 tahun lalu, Kementerian ESDM telah memberlakukan regulasi Nomor Pelumas Terdaftar (NPT) Wajib dengan kewajiban uji laboratorium terhadap parameter fisika kimia. Ketentuan ini juga mengacu kepada standar internasional seperti API, JASO, ILSAC, atau SNI yang telah berlaku.

Sementara, dalam menjaga kualitas produk pelumas produksinya telah mengacu kepada standar-standar tersebut. Standar ini baik untuk minyak lumas cair maupun untuk minyak lumas semi padat.

Pemberlakuan SNI Wajib Pelumas juga akan menimbulkan kesulitan di pintu masuk kepabeanan. Sebab, pihak Bea Cukai akan mendapat pekerjaan tambahan untuk memilah mana pelumas yang hanya wajib NPT dan mana yang wajib NPT dan SNI, sehingga akan menambah dwelling time.

Pada jalur distribusi akan timbul banyak kesulitan karena polisi akan kesulitan membedakan pelumas yang hanya wajib NPT dan yang wajib NPT dan SNI. Bahkan tingkat kesulitan lebih tinggi akan terjadi di daerah-daerah terpencil.

Oleh karena itu, PERDIPPI menilai pengajuan notifikasi ke WTO oleh Kementerian Perindustrian tentang rencana pemberlakuan SNI Wajib Pelumas merupakan tindakan sepihak.

Sebab, mayoritas stakeholder dalam hal ini perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan pelumas telah secara berulang menyatakan penolakannya (lth/ddn)




Link Sumber

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

?>