Connect with us

DETIKOTO

Kendaraan Cacat Produksi di RI Wajib Di-recall, Ini Aturannya

[ad_1]

Jakarta – Penarikan kembali atau recall kendaraan bermotor di Indonesia seakan masih menjadi hal tabu. Sebab, kalau kendaraan di-recall, banyak yang menganggap kendaraan produk gagal. Padahal belum tentu seperti itu.

Recall merupakan tanggung jawab pabrikan otomotif terhadap produknya. Maka, kalau ditemukan cacat produksi, kendaraan itu harus dibenahi oleh pabrikan yang bertanggung jawab.

Di luar negeri, masalah recall sudah biasa. Konsumen pengguna kendaraan juga sudah mulai peduli dengan pengumuman-pengumuman recall dari pabrikan. Dengan pengumuman recall tersebut, kendaraan yang cacat produksi jadi tetap lebih aman. Kalau tidak di-recall, bisa-bisa kendaraan yang cacat produksi bakal mengancam keselamatan.

Harusnya di Indonesia juga seperti itu. Kini, Indonesia sudah punya payung hukum soal aturan recall di Indonesia. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor.

Dalam Pasal 79 tertulis, kendaraan bermotor yang telah memiliki SUT (Sertifikat Uji Tipe) atau Surat Keputusan Rancang Bangun yang ditemukan cacat produksi, mempengaruhi aspek keselamatan, dan bersifat massal, wajib dilakukan penarikan kembali untuk dilakukan perbaikan.

Cacat produksi dan mempengaruhi aspek keselamatan serta bersifat massal yang harus di-recall adalah cacat desain atau kesalahan produksi. Kalau ditemukan cacat produksi, perusahaan pembuat, perakit, pengimpor kendaraan wajib melaporkan kepada Menteri sebelum dilakukan penarikan kembali untuk dilakukan perbaikan.

Perusahaan pembuat, perakit, pengimpor kendaraan wajib bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan terhadap kendaraan bermotor yang ditemukan cacat produksi dan mempengaruhi keselamatan serta bersifat massal. Kendaraan bermotor yang telah dilakukan perbaikan wajib dilaporkan kembali kepada Menteri.

“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali Kendaraan Bermotor yang ditemukan cacat produksi, dan mempengaruhi aspek keselamatan serta bersifat massal diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri,” tulis peraturan tersebut.

Nah, dengan danya peraturan ini, konsumen pemilik kendaraan bermotor sedikit lebih tenang. Dengan begitu, kalau terjadi kesalahan produksi yang mengancam keselamatan, maka produsen kendaraan harus bertanggung jawab menarik kembali produknya. (rgr/dry)


[ad_2]

Link Sumber

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

?>