Connect with us

3

Aturan IMEI Ilegal di Depan Mata, Pemerintah Harus Fokus 4 Hal Ini

IMEI.


VIVA – Pemerintah berencana membuat aturan penggunaan IMEI ilegal. Peresmian peraturan itu akan dilaksanakan di bulan Agustus ini dan melibatkan tiga kementerian yaitu Kementerian Perdagangan, Kementerian Kominfo, dan Kementerian Perindustrian. 

Loading...

Banyak pihak yang terlibat dalam aturan tersebut, salah satunya operator. Wakil Direktur Utama Tri Indonesia, Danny Buldansyah mengatakan ada empat hal yang harus diperhatikan pemerintah terkait pemberlakuan peraturan tersebut. 

1. Jangan Susahkan Pelanggan
Danny menegaskan dukungan Tri Indonesia untuk peraturan itu. Namun dia mengatakan tinggal melihat pelaksanaannya seperti apa. Selain itu dia menginginkan aturan IMEI ilegal tersebut tidak membebankan pelanggan nanti. 

“Tinggal dilihat dalam pelaksanaannya ini tentunya, Tri enggak mau menyulitkan dan menyusahkan pelanggan. Apalagi merugikan pelanggan. Nah ini kan yang harus dilihat bagaimana supaya pelaksanaan IMEI inisatif pemerintah ini tidak sampai merugikan pelanggan,” ujar Danny ditemui di Jakarta, Kamis, 15 Agustus 2019. 

Baca juga: Aturan Blokir IMEI Ponsel Prematur

2. Investasi
Untuk aturan IMEI tersebut, operator diketahui harus memiliki investasi terhadap EIR atau Equipment Identify Register. Teknologi itu bisa mendeteksi IMEI pada ponsel. Danny mengatakan investasi ini menjadi beban tersendiri bagi operator. Menurutnya Tri harus merogoh Rp45 miliar sampai Rp70 miliar. 

3. Insentif Untuk Operator
Danny mengatakan operator tidak keberatan untuk melakukan investasi. Namun perlu diingat juga kondisi industri yang susah, sedang merugi atau pun jika untung hanya tipis. 

Dengan keadaan seperti ditambah harus menambah EIR, Danny juga mengatakan operator juga masih perlu untuk berfokus pada penetrasi market. 

“Menyediakan layanan. Jadi tambahan ini kalau bisa kita berharap bahwa pemerintah punya jalan keluarnya supaya investasinya ini tidak memberatkan operator,” jelas Danny. 

4. Adil Untuk Semua Operator
Danny juga mengatakan bahwa aturan tersebut harus disiapkan berlaku untuk semua operator. Artinya jika ponsel tidak bisa digunakan pada satu layanan provider hal yang sama pada provider lainnya. 

“Kenapa saya bilang gitu? Jangan sampai ada orang beli handset yang black market yang ilegal di operator satu enggak bisa dipakai tapi di operator lain bisa. Nah, ini kan jadi ada ketidakadilan. Itu aja yang penting,” kata Danny. 



Link Sumber

Continue Reading
Click to comment
?>